Kenapa Dewi Persik Disalahkan ?

Dahulu aku berfikir bahwa lembaga sensor itu perlu. Namun beberapa waktu terakhir ini aku memandangnya menjadi sesuatu yang tidak perlu. Karena keberadaan lembaga sensor menurutku ada karena ‘penguasa’ menerapkan prespektif militeristik. Dimana sebuah ancaman itu harus dilarang, ditahan, bukan dilokalisasi atau kanalisasi.

Memang, dengan model sensor, larang, cekal kelihatannya mudah dan murah. Namun proses pelarangan, pencekalan atau pensensoran sesungguhnya sebuah proses yang jauh dari logika mendidik dan mendewasakan. Karena pensensoran, pencekalan dan pelarangan adalah proses dimana penguasa diasumsikan menjadi ‘manusia suci’ dan ‘kebal kesalahan’ sedangkan masyarakat dianggap ‘orang bodoh’ yang ‘mudah tergoda syetan’. He..padahal aku yakin, setiap manusia ketika ditanya.. tidak mungkin hal ini terjadi.

Oke.. setiap individu terlahir lengkap dengan software hati nurani ( ini mengutip pernyataan Dian Sastro di majaah Madani terbaru). Dengan hati nurani, setiap manusia mengerti ada baik dan ada buruk. Atau dalam bahasa Al Qur’an, setiap manusia lahir setelah berkomitmen ‘beriman’ kepada Allah SWT. Nah… masih perlukan sensor bila setiap manusia ternyata sudah lahir dengan perangkat selengkap itu ? Setahuku sih kalau dalam pandangan Islam, yang membedakan befungsinya hati nurani atau belum adalah baligh atau belum baligh. Atau dalam bahasa agama, setiap anak lahir seperti kertas putih… tergantung orang tuanya (dimasa belum baligh) akan membawa anaknya ke Nasrani, Majusi, dsb. Dan kalau memakai norma agama….. tidak ada pemaksaan dalam beragama,… (karena menurutku pemaksaan adalah cara berfikir dalam cara pandang militeristik, jadi Islam dalam kondisi normal, jauh dari militeristik).

Dalam konteks perlu tidaknya sensor, yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana Negara melakukan pendidikan kepada rakyatnya, bukan memilihkan tayangan yang cocok atau yang tidak. Pendidikan adalah bagaimana memberdayakan rakyatnya untuk bisa berpengetahuan, punya karakter dan menggali value-value untuk membangun kearifan dan integritas. Pendidikan bukan indoktrinasi, bukan menjejali setiap hari dengan hafalan hafalan tentang kebaikan, dan bukan dengan membuat mereka terkungkung dari ‘godaan syetan’. Mungkin lebih baik membiasakan anak didik siap berhadapan dengan syetan daripada ‘mengisolasi’ mereka dari syetan. (karena tidak akan mungkin, syetan bisa masuk ke pembuluh darah, bahkan bisa dalam bentuk guru, tembok sekolah, teman sekolah dsb).

Nah…. Kesimpulannya.. selama negeri ini masih ada Lembaga Sensor Film, ada Pemblokiran Situs oleh Kominfo, masih ada Pencekalan Dewi Persik dkk…. Maka bisa dinyatakan bahwa pemerintah mendeklarasikan dirinya gagal melakukan pendidikan kepada rakyatnya. Kalau MUI dan para ulama masih mendukung adanya lembaga lembaga itu, berarti para ulama menyatakan dirinya gagal dalam dakwah mereka. Yah… seperti buruk muka cermin dibelah….

Permasalahannya, kefrustasian penguasa dan para juru dakwah ini sampai kapan terus memakan korban dua fihak. Fihak pertama… masyarakat yang terus terusan tidak terdidik dan terdewasakan, fihak kedua adalah para seniman, penyanyi dsb yang kreatifitasnya juga tidak berkembang karena selalu tesensor dan tecekal. Bagiku sih masalah dewi persik atau film Indonesia yang berbau seks dsb bukan masalah besar bila pemerintah memang mau terus melakukan pendidikan, dan para ulama tidak mengambil cara berdakwah instan. Bukankah kalau masyarkat kita sudah pandai memilih, suasana menjadi dialogis dan sehat ? bukankah cara paling efektif agar dewi persik merubah goyangnya dengan kesepakatan para laki-laki untuk tidak menonton dan menjadi laki-laki baik-baik yang menjaga pandangan dan kehormatan perempuan ? Bukankah demikian bentuk Baldatun Toyibatun Warobun Ghofur….? Bukan dengan memasang larangan dimana mana… dilarang ini dilarang itu.. gak boleh in gak boleh itu….. (Temenku menyebut negeri seperti ini sebagai negeri kaum frustasi…..).

Oke..pemberdayaan…pendidikan… ini harus menjadi pilihan bagi pendakwah dan pemerintah…..

Akhirnya ada sebuah analogi dalam kasus pelacuran……..

Sebuah pelacuran (sebagai idiom paling ekstrim) akan habis bila tidak ada laki-laki yang mau melakukannya. Jadi mengapa harus merusak lokalisasi ? Bukan mensweeping para laki-laki hidung belang..? Ah.. sepertinya memang beginilah sifat laki-laki, kalau ada kaumnya yang salah yang disalahkan adalah para perempuannya….Padahal dimana mana yg rajin datang pengajian ya para perempuan (Dalam bahasa agama, pelacur dan ‘pembelinya’ sama sama berdosa, namun dalam prespektif sosial harusnya laki-laki , dan yg berkuasa, yang salah karena mereka mau melakukannya dan tidak mampu melakukan pendidikan dan pemberdayaan rakyatnya).

Satu hal lagi, dalam kasus celana perempuan pemijat yang dipasangi gembok di Batu, Malang. Mengapa lagi-lagi perempuan yang disalahkan bila terjadi pelecehan seksual…, atau pelayanan pijat plus ? Mengapa bukan laki-lakinya yang digembok celananya…, bukankah tidak ada sebuah pemerkosaan bila laki-lakinya tidak mampu ‘melakukan’ ?  Bahkan  kalaupun bicara kejadianm ekstrim.. bukankah secara fisiologis syarat wajib terjadinya coitus tergantung dari laki-lakinya ? Ah…kenapa bangsa ini menjadi bangsa Instan sih……

(Sepertinya tulisan diatas terpengaruh Dialog Riri Reza dan Adyaksa Dault di Topik SCTV malam ini dan Wawancara Madina Magazine dengan Dian Sastro di edisi April ini)